Rabu, 10 November 2010

PANGAN BUKAN BULOG! PANGAN BUKAN EKONOMI NEO LIBERAL


Ekonomi neo liberal dan korupsi di Indonesia menunjukkan hasilnya yang spektakular dalam nominal-nominal kemiskinan dan kesenjangan ekonomi; dimana kita mendapati 17,75 % penduduk berada dalam garis kemiskinan, 22,25% berada dekat ambang batas kemiskinan (dalam kategori “hampir miskin” dan “hampir tidak miskin”) (BPS, 2006). Menurut versi Bank Dunia 52.4% penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan kurang dari US$2 per hari (data tahun 2004), yang merupakan standar institusi tersebut untuk mengukur tingkat kemiskinan. Situasi kesenjangan ini dapat dilihat juga dari distribusi pendapatan dimana 10% orang-orang terkaya mengkonsumsi 28% sumberdaya, sementara 10% termiskin mengkonsumsi 3,8% sumberdaya (UNDP, Human Development Report, 2006). Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2006 menyimpulkan bahwa akses pangan dan energi yang semakin semakin berkurang merupakan penyebab terjadinya kemiskinan (BPS, 2007). Data tersebut juga menunjukkan, lebih dari 60% populasi miskin merupakan populasi pedesaan, yang merupakan populasi yang sebagian besar adalah petani; dimana kita dapat merujuk pada studi di 93 negara yang menunjukkan bahwa dua hal utama, kepemilikan tanah dan kebijakan yang menekan desa, merupakan penyebab kemiskinan populasi petani pedesaan (Coelli dan Rao, 2004). Dalam konteks Indonesia, kita merujuk pada ketimpangan yang parah dalam kepemilikan lahan, dimana di Jawa, 10 persen penduduk memiliki 55,3persen tanah (data 1999). Sementara kecenderungan di luar Jawa menunjukkan pola kepemilikan lahan yang hampir sama. Tentunya neo liberalisme mempunyai andil dalam distribusi kepemilikan lahan, dimana dalam kurun waktu 1995-2001, Bank Dunia, lembaga sentral dalam ekonomi neo liberal, mendorong kecenderungan petani kehilangan tanahnya dengan menyelenggarakan Land Administration Project (LAP), sebuah program yang berujung pada pasar tanah (Laporan Akhir Tahun 2006 Federasi Serikat Petani Indoensia). Selain kebijakan-kebijakan ekonomi neo liberal, di tingkatan kelembagaan nasional, buruknya akses pangan (beras) dan pemginggiran ekonomi petani berskala kecil, berkaitan erat dengan monopoli, korupsi dan manipulasi yang terjadi dalam lembaga pengelola logistik nasional, BULOG: Kebijakan impor beras BULOG yang sarat dengan korupsi dan manipulas. Dugaan yang paling kuat adalah adanya indikasi peran BULOG untuk merancang leigitmasi impor beras dengan kartel para pedagang beras besar (Tim Koalisi Petani Menggugat, 2007). Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR, Suswono, fee dari beras impor itu memang sangat menggiurkan, bisa mencapai Rp 300 per kg. Bayangkan berapa ratus miliar rupiah bisa diraup jika ada impor satu juta ton beras di kuartal pertama tahun 2007 saja. Impor beras yang tidak efektif - selama ini kebijakan impor beras tidak mampu menurunkan harga. Kondisi ini terjadi karena beras impor tidak langsung didistribusikan kepada masyarakat, tapi masuk Bulog terlebih dahulu (Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, 2007) Dalam suatu sistem yang tidak memberikan akses bagi mayoritas masyarakat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan penting yang menyangkut kepentingan publik, tentunya tidak mudah bagi kita untuk mengambil peran bermakna untuk merubah situasi ini - buruknya akses pangan dan sistem yang terus melanggengkan pemiskinan mayoritas masyarakat. Korupsi oleh birokrat dan administrator yang ada dalam jajaran pemerintahan merupakan sebagian dari harga yang harus kita bayar, karena memang kita membiarkan diri kita diwakilkan dalam pembuatan beragam kebijakan yang menyangkut kepentingan kita sendiri. Korupsi, merupakan permasalahan yang sangat serius yang perlu ditangani, tapi masalah tersebut merupakan sebagian dari masalah yang lebih besar, masalah dimana segelintir pihak (para politisi dan administrator) mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menentukan hajat hidup mayoritas masyarakat. Di sisi lain, saat ini, serikat-serikat petani di berbagai wilayah di Indonesia terus menerus melakukan pengorganisiran diri untuk meraih kendali atas berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan mereka - dengan mengusahakan melalui jalur formal dan/atau langsung mengimplementasikan (dengan konfrontasi) struktur kepemilikan, penguasaan, pengalokasian, penggunaan, dan pengolahan sumber agraria dan kekayaan alam yang lebih adil dengan advokasi ataupun pengambil alihan lahan dan sumberdaya secara langsung dari segelintir pihak-pihak yang menguasai sebagian besar kepemilikan dan penggunaan sumberdaya. Di sini pentingnya juga peran publik yang lebih luas untuk menjaga kepentingan-kepentingan kita sendiri, dalam hal ini, yang menyangkut akses pangan, dengan mendukung usaha-usaha resistensi petani dan menolak monopoli distribusi produk-produk pertanian serta kebijakan-kebijkan ekonomi neo liberal/pasar bebas/kapitalisme global yang menguntungkan wilayah- wilayah dominan (negara “maju”) dan segelintir birokrat di wilayah-wilayah subordinat (negara-negara “berkembang”). POSTED BY Administrator ON 04.14.07 @ 12:01 pm | 1 Comment FOOD NOT BOMBS YOGYAKARTA MANIFESTO FOOD NOT BOMBS +Makanan adalah hak semua orang bukan hak istimewa segelintir orang saja!+Terdapat cukup makanan untuk semua orang dimana-mana!+Kekurangan bahan makanan pokok adalah bohong! +Disaat kita lapar atau membutuhkan tempat berteduh, kita punya hak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara meminta, mengamen, atau menempati bangunan-bangunan kosong!+Kapitalisme menjadikan makanan sebagai sumber keuntungan, bukan sebagai kebutuhan pokok!
APA & MENGAPA FOOD NOT BOMBS ? Di berbagai penjuru dunia saat ini telah terbangun puluhan kelompok-kelompok Food Not Bombs (FNB) yang aktivitasnya adalah membagi-bagikan makanan vegetarian gratis untuk orang-orang miskin dan siapa pun yang tidak mampu membeli makanan. FNB sebagai dapur umum berawal dari gerakan protes anti nuklir Amerika di Cambridge, Massachusetts (pada tahun 1980an) dimana dapur-dapur berfungsi untuk menyediakan konsumsi bagi kelompok-kelompok protes. FNB beserta aktifitasnya sebagai dapur umum terus berlanjut di Amerika Utara dan dengan cepat menyebar, dari Amerika Utara, Eropa, sampai ke negara-negara di benua Asia, seperti di Malaysia,Filipina dan Indonesia (di Bandung, Jakarta, Salatiga, Pati dan Yogyakarta). Merujuk pada namanya, kita tidak perlu melakukan analisa kompleks untuk memahami dasar pemikiran FNB, bahwa yang dibutuhkan manusia adalah kehidupan (FOOD = pangan) bukan kematian (BOMBS = senjata/bom). Kelompok-kelompok FNB yang besar dan yang kecil, terus berevolusi dengan pengembangan beragam programnya dan dengan tetap mengusung semangat awal FNB, mempromosikan kehidupan. Bahwa tidak seorangpun harus terpuruk dengan kelaparan diatas bumi yang kaya sumberdaya. Seharusnya sumberdaya diatas bumi ini tidak dialokasikan untuk ketamakan, ambisi mendominasi dan perebutan kekuasaan oleh segelintir orang. Ketika bumi cukup kaya untuk menghidupi seluruh mahluk yang hidup diatasnya, kita sering mendengar argumen bahwa kekurangan pangan dan sulitnya akses untuk makanan dan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi sebagian besar manusia adalah akibat berlebihnya populasi. Benarkah demikian? Adakah kemungkinan lain yang justru nyata di depan mata namun tidak dihiraukan. Contohnya seperti akses-akses bahan makanan yang dimonopoli, tanah-tanah produktif yang diprivatisasi, tumbuh-tumbuhan yang diklaim menjadi hak milik, sumber-sumber air yang dimonopoli. Hak-hak kita atas kebutuhan mendasar justru diserahkan pada ‘hukum pasar’. Pengingkaran hak-hak akan akses yang terbuka pada kebutuhan-kebutuhan pokok merupakan pengingkaran akan kehidupan itu sendiri. Tatanan masyarakat dan sistem social yang ada saat ini telah mentolerir bahkan mempromosikan pengingkaran-pengingkaran tersebut. Di satu sisi adalah semakin terkonsentrasinya kekayaan dan akses bagi segelintir orang, pada sisi lainnya adalah keterpurukan ekonomi dan social bagi mayoritas masyarakat. Saat ini kita merujuk pada liberalisasi ekonomi, suatu rantai dominasi ekonomi dan sosial oleh minoritas terhadap mayoritas - perluasan privatisasi dan perluasan wewenang lembaga-lembaga elitis untuk menentukan kebijakan yang menyangkut kehidupan mayoritas masyarakat. Pada sisi lainnya, di balik arus utama, rantai dominasi yang mengingkari kehidupan; adalah beragam inisiatif besar dan kecil, untuk mereklamasi kehidupan tersebut. Food Not Bombs merupakan inisiatif dalam jejaring kerja yang ingin mendorong transformasi untuk suatu tatanan yang mempromosikan kehidupan!!
KAMPANYE & INISIATIF Akses terhadap pangan : Wacana yang mengkampanyekan akses terhadap pangan dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya sebagai kebutuhan mendasar manusia, yang harus dijamin oleh suatu tatanan sosial. Kampanye ini mencakup penyampaian informasi dan wacana akses terhadap pangan pada publik: pangan sebagai komoditas dan peran korporasi; kebijakan negara terhadap komoditas pertanian dan petani; komoditas pangan dalam era pasar bebas; kerentanan pangan dan gizi buruk yang marak terjadi; resistensi masyarakat untuk memperjuangkan akses terhadap pangan; kasus-kasus keberhasilan masyarakat untuk memperluas akses terhadap pangan dan hidup mereka. Keamanan pangan & lingkungan: Kampanye wacana kritis pada teknologi pertanian yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan erosi/kerusakan keanekaragaman hayati dan yang mempunyai potensi untuk merugikan kesehatan manusia; serta bentuk-bentuk ketergantungan pada teknologi pertanian yang merugikan petani, masyarakat luas dan lingkungan (teknologi rekayasa genetika, varietas hibrida, pertanian non organik) Isu-isu spesifik| Saat ini FNB Yogyakarta bersama organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok lain sedang dalam proses untuk mengkampanyekan penghentian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir yang direncanakan di Muria, Jawa Tengah dan Sampang, Madura.

Praksis FNB Pengadaan makan gratis untuk publik- dapur umum berkala yang dilangsungkan setiap bulan Demonstrasi dan realisasi alternatif dalam skala-skala tertentu (studi tur, magang di pertanian organik, perintisan lahan pertanian organik, perintisan relasi produktif dengan petani). Ingin terlibat dengan FNB ?? FNB Yogyakarta mengandalkan bantuan finansial dan non finansial dari beragam kelompok atau individu yang mendukung misi FNB. Saat ini FNB beroperasi dengan pendanaan dan sumberdaya yang berasal dari anggota FNB, donasi finansial dan non finansial dari individu ataupun organisasi/kelompok dan sumbangan tenaga dan keahlian dari relawan dan relawan ahli.Jika anda berpikir untuk terlibat dengan kegiatan FNB, kontak kami: Food Not Bombs Yogyakarta E-mail: fnb-jogja@riseup.net POSTED BY Administrator ON @ 11:55 am | 0 Comments Gerakan Anti Otoritarian dalam kancah perjuangan melawan Neo liberalisme Gerakan Anti Otoritarian dalam kancah perjuangan melawan Neo liberalisme (Maret 2007) Setiap alat adalah senjata jika kamu memegangnya secara benar.(Ani DiFranco)

Sampai saat ini, khususnya di Indonesia, oposisi gerakan anti otoritarian terhadap neo liberalisme]
[1] (sistem ekonomi pasar bebas) belum banyak diketahui orang. Tapi kita juga harus melihat dari banyak hal, ide-ide anti otoritarian di Indonesia bisa dibilang relatif baru berkembang, dan literatur yang membahas tentang ide-ide anti otoritarian juga belumlah banyak bila dibanding dengan ide-ide yang berbasiskan tradisi marxis ortodok ataupun yang lain. Di sisi lain, seringkali juga, sebuah sejarah hilang tanpa menyisakan jejak. Seluruh sejarah adalah semacam batu tulis, bisa dihapus bersih dan ditulis lagi sesering yang dibutuhkan. Setiap detil dari apa yang telah ia sumbangkan ke dalam kehidupan manusia dihapus begitu saja, selayaknya secarik kertas syair yang terbakar. Dan selama ini gerakan-gerakan anti otoritarian dalam melawan globalisasi kapital
[2] selalu tertutup oleh kalangan kiri ortodoks, seakan-akan selama ini, hanya mereka satu-satunya kelompok yang beroposisi terhadap sistem ekonomi kapitalisme. Dan terus menertawakan dan menganggap bahwa gerakan yang dilandasi ide-ide anti otoritarian adalah utopis. Namun ketika kita menelusuri lebih dalam, banyak ide-ide anti otoritarian (anarkis, marxis otonomis dan beberapa kecenderungan lainnya) menemukan kembali ruh dalam revolusi pasca modern melawan globalisasi kapital, yang menjadi kelanjutan sejarah dari keberhasilan terbesar dan terkuat Anarkisme di Spanyol
[3] ataupun gerakan seniman radikal yang membentuk Situasionis Internasional (1957-1972)
[4]. MELAWAN NEO LIBERALISME & KEDAULATAN NASIONAL Relasi-relasi ekonomi neo liberalisme telah menjadi lebih otonom dari kontrol politik, dan konsekuensinya kedaulatan politik telah menurun. Beberapa kalangan merayakan era baru ini sebagai pembebasan ekonomi kapitalis dari pembatasan-pembatasan dan distorsi-distorsi yang dipaksakan oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada sebelumnya, dimana dalam tradisi Keynesian, Negara sebagai kontrol politik harus ikut campur dalam mengatur mekanisme pasar. Beberapa kalangan lainnya mengeluhkan ini sebagai tertutupnya saluran-saluran institusional lewat mana para pekerja dan warga negara bisa mempengaruhi atau menandingi logika dingin laba kapitalis. Tentu saja benar bahwa, dalam proses-proses globalisasi, kedaulatan negara-negara bangsa, meski masih berlaku, telah menurun secara progresif. Faktor-faktor primer produksi dan pertukaran—uang, teknologi, orang dan barang—bergerak dengan kemudahan yang makin meningkat melintasi perbatasan-perbatasan nasional, karena itu, negara-bangsa makin lama makin tak memiliki kekuasaan untuk mengatur aliran-aliran ini dan memaksakan otoritasnya terhadap perekonomian. Bahkan negara-negara bangsa yang paling dominan sekalipun hendaknya tidak lagi dianggap sebagai otoritas yang tertinggi dan berdaulat, baik itu di luar ataupun di dalam batas-batasnya sendiri. Namun demikian, penurunan dalam kedaulatan negara-negara bangsa tidak berarti bahwa kedaulatan seperti itu memang telah menurun. Transformasi-transformasi kontemporer, kontrol-kontrol politik, fungsi-fungsi negara dan mekanisme-mekanisme pengaturan telah terus mengatur bidang produksi dan pertukaran ekonomi dan sosial. Michael Hardt dan Antonio Negri kemudian membuat hipotesis dasar bahwa kedaulatan telah mengambil suatu bentuk baru, yang tersusun atas serangkaian organisme nasional dan supranasional yang disatukan dalam sebuah logika tunggal. Bentuk kedaulatan global baru inilah yang Michael Hardt dan Antonio Negri sebut Imperium. Namun ada perbedaan politik yang mendasar, gerakan-gerakan yang berbasiskan anti otoritarian dengan tradisi yang dibangun oleh beberapa kalangan, khususnya marxis ortodoks, yaitu dalam hal menganalisa strategi perlawanan terhadap neo liberalisme, untuk kalangan pertama, orang bisa berjuang menuju sebuah alternatif non-nasional untuk mengupayakan terwujudnya hubugan global secara sederajat, kalangan ini bersikap menempatkan diri secara lebih tegas menentang modal itu sendiri, baik modal yang diatur oleh negara maupun yang tidak. Dan untuk kalangan kedua, orang bisa bekerja untuk memperkuat kedaultan negara-negara bangsa sebagai suatu perintang defensif terhadap kontrol modal asing dan modal global, mereka memposisikan neoliberalisme sebagai kategori analitis pokok, dengan memandang musuh ini sebagai aktivitas kapitalis global yang tak terbatas dengan kontrol negara yang lemah. Sikap pertama, sebaliknya, menentang solusi nasional apapun, dan sebagai gantinya, berupaya mewujudkan sebuah globalisasi yang demokratis, semangat internasionalisme. Sikap yang kedua, barangkali memang tepat disebut sebuah sikap anti-globalisasi, sejauh kedaulatan-kedaulatan nasional, kendatipun jika dihubungkan oleh solidaritas internasional, berfungsi untuk membatasi dan mengatur kekuatan-kekuatan globalisasi kapitalis. Dengan demikian, bagi sikap ini pembebasan nasional tetap merupakan tujuan akhir, seperti halnya bagi perjuangan-perjuangan anti-kolonial dan anti-imperialis yang lama. Perbedaan tersebut akan semakin kentara ketika kita melihat bagaimana kedua kalangan itu menjalankan operasinya. Kalangan pertama, yang terdiri dari berbagai gerakan-gerakan baru yang telah melakukan aksi-aksi protes dari Seattle, Praha, Genoa, mengorganisir dalam jaringan-jaringan horisontal, didasarkan pada prisnip-prinsip swa kelola, desentralis, demokrasi konsesus non-hirarkis. Kalangan kedua, biasanya akan dipenuhi partai-partai tradisional dan kampanye-kampanye tersentralisir. Dan lebih jauh lagi, di dalam organisasi-organisasi tradisional yang tersentralisir (struktur atas-bawah seperti negara atau perusahaan-perusahaan), jajaran puncaknya cenderung ke arah kedaulatan, sedangkan basisnya menjauh dari kedaulatan. Berangkat dari analisa tersebut, kalangan marxis ortodoks akan selalu menarik garis batas, menthok pada kepercayaan bahwa dengan merebut kekuasaan negara (dengan cara apapun, baik melalui jalur pemilu ataupun perjuangan bersenjata), kekuasaan neo liberalisme akan mampu dihadang. Ini adalah representasi dari pandangan untuk menguatkan kedaulatan nasional negara-negara bangsa. Bisa saja kalangan yang mendukung kedaulatan nasional negara-negara bangsa menuduh sikap yang mendukung alternatif non-nasional sebagai bermain-main ke dalam tangan neoliberalisme, merongrong kedaulatan negara, membuka jalan bagi globalisasi lebih jauh, “mbalelo” tidak mau tunduk pada kedisiplinan organisasi atau partai. Namun yang perlu diingat dan garis bawahi, bahwa rezim-rezim nasional serta bentuk-bentuk kedaulatan lainnya, yang seperti biasanya berwatak korup dan menindas, fakta sejarah telah membuktikan kegagalan-kegagalan dari rejim-rejim itu. Uni Soviet sebagai negara pertama yang mengembangkan sosialisme negara (etatisme), hal tersebut jauh dari demokrasi politik. Dan dizaman Stalin semakin mengukuhkan pandangan bahwa sosialisme negara hanyalah bentuk yang lain dari penindasan. Namun biasanya, para pendukung marxis ortodoks (di Indonesia cukup memiliki pendukung besar yang sampai sekarang belum pernah menyerah untuk mengembalikan puing-puing kemegahan istana Kremlin) akan selalu menjawab bahwa itu hanyalah kesalahan praktek pemimpinnya saja. Jadi untuk kedepannya, pemimpinnya harus benar-benar yang baik dan dikontrol dengan baik pula, jawaban yang sangat simpel. Sebuah jawaban yang lebih mencerminkan logika formal dibanding logika filsafat materialisme dialektik. Ada satu konsep kunci di dalam sejarah negara-negara yang berorientasi kekirian, dan konsep itu adalah pengkhianatan. Dari waktu ke waktu, para pemimpin selalu mengkhianati pergerakan, dan penyebabnya bukanlah karena mereka (para pemimpin tersebut) adalah orang-orang yang tidak baik, namun karena negara sebagai sebuah bentuk organisasi memisahkan para pemimpin dari pergerakan dan lebih jauh lagi, membawa mereka menuju sebuah proses rekonsiliasi dengan kapital. Dan yang tidak pernah disadari oleh kalangan Marxis ortodoks adalah, bahwa kapitalisme terus berevolusi demi melanggengkan penghisapannya. Borjuis sudah tidak hanya berbentuk fisik, melainkan berupa mentalitas psikologis yang terus diupayakan dan dikembangkan (ironisnya, bahkan termasuk ke dalam urat nadi para proletariat itu sendiri.) untuk menghancurkan mata rantai gerakan perlawanan proletariat. Pengkhianatan sudah menjadi sebuah prinsip organiasasi dari negara. Bisakah kita menolaknya? Ya, tentu saja kita bisa, dan ini adalah sesuatu yang selalu saja terjadi. Kita dapat menolak pemimpin-pemimpin atau perwakilan yang ditunjuk oleh negara untuk pergerakan, kita dapat menolak para delegasi untuk melakukan negosiasi secara tertutup dengan para perwakilan dari negara. Namun ini mengisyaratkan pemahaman bahwa bentuk organisasi kita sangatlah berbeda dengan yang ada pada negara, dan tidak ada kemiripan diantara keduanya. Negara adalah bentuk organisasi yang mewakilkan, dan apa yang kita inginkan adalah organisasi mandiri, sebuah organisasi yang mengizinkan kita untuk dapat mengartikulasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita putuskan, apa yang kita pertimbangkan penting dan dihasratkan. Apa yang kita inginkan, dengan kata lain, adalah sebuah bentuk organisasi yang tidak memiliki orientasi untuk mengambil-alih negara. Untuk selanjutnya, mari kita jawab keragu-raguan orang yang berpendapat bahwa gerakan yang dilandasi ide-ide anti otoritarian adalah utopis. Ada banyak jalan menuju sebuah gunung Tentara Pembebasan Nasional Zapatista (Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN) Momen itu akhirnya datang, pada malam tahun baru 1 Januari 1994, perlawanan terhadap globalisasi neo liberal sudah dilakukan sejumlah petani di Chiapas, Meksiko, (negara bagian paling selatan di Meksiko yang paling kentara kesenjangan kelasnya dan menderita akibat kebijakan neo liberla pemerintah pusat). Mereka menyebut dirinya Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN (Tentara Pembebasan Nasional Zapatista), yang mengangkat senjata melawan pemerintah Meksiko yang pro neo liberal. Pemberontakan tersebut pertama kalinya direpresentasikan sebagai bentuk gagasan perlawanan terhadap neo liberal atau ekonomi “pasar bebas”. Secara waktu, pemberontakan tersebut bertepatan waktunya dengan dimulainya Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA. Dalam waktu singkat, pejuang Zapatista
[5] yang berjumlah kurang lebih 2.000 orang menduduki enam kotapraja (pemerintah kota/daerah setingkat propinsi) di Chiapas,. Sambil mencanangkan perang melawan pemerintah nasional, EZLN juga menyerukan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi masyarakat adat dan kaum tani di kawawasan Chiapas. Retorika sosialis mereka membuat pemerintah Meksiko mengolok-olok Zapatista sebagai gerombolan gerilyawan Marxis Amerika Tengah pada umumnya. Namun tak lama kemudian menjadi jelaslah bahwa pemberontakan Zapatista ini berbeda sama sekali. EZLN mengajukan program dalam sebelas tuntutan, yakni : pekerjaan, tanah, perumahan, makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, kemerdekaan, kebebasan, demokrasi, keadilan dan perdamaian.
[6] Terlebih lagi kaum Zapatista juga telah melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai masa depan masyarakat adat (indigeneous people) dihadapan globalisasi ekonomi dan budaya.
[7] Zapatista adalah pemberontakan yang sangat baru, pemberontakan pertama pasca perang dingin, dan pemberontakan yang tak perlu mengaitkan diri dengan Marxisme gaya kuno. Mereka menyerukan agar seluruh rakyat Meksiko menggalang solidaritas untuk penduduk adat Chiapas, sambil menegaskan bahwa mereka tak punya agenda untuk menata ulang masyarakat dalam seturut langgam Marxisme dan tak ingin merebut kekuasaan. Zapatista menuai perhatian dunia karena daya inspirasinya yang mereka sebar sejak awal. Zapatista mengangkat senjata bukan untuk merebut kekuasaan, tapi untuk menciptakan sebuah ruang demokratis dimana pertentangan antar pandangan politik yang berbeda-beda (heterogen) bisa dibicarakan. Mereka ingin menunjukan kepada dunia bahwa cara lain untuk berpolitik itu sungguh ada, yang salah satunya bisa dilihat dari praktek kehidupan anti otoritarian (demokrasi partisipatoris). Bahkan EZLN mengundang pengamat dari seluruh dunia, mengundang berbagai kelompok untuk memantau pemberontakan mereka. Kelahiran mereka adalah buah dari sejarah perlawanan yang sudah muncul ratusan tahun silam. Semenjak perlawanan petani yang dimotori oleh Emiliano Zapata berakhir oleh penghancuran pemerintah Meksiko di tahun 1919. Di tahun 1969, Zapatista Baru dibentuk, basis anggota mereka sebagian besar adalah masyarakat adat, tapi mereka juga mempunyai pendukung dari wilayah perkotaan seperti halnya dukungan jaringan internasional. Cikal bakal revolusioner ELZN dimulai dengan model hirarkis ala gerilyawan Maois pada umunya. Dari hasil interaksi mereka dengan suku-suku Maya dan kolompok-kelompok etnis (atau masyarakat adat) di Chiapas, kelompok gerilyawan EZLN menghasilkan rumusan agenda revolusioner gaya baru. Agenda ini merombak total ide-ide Maois tentang perang gerilya pedesaan yang awalnya dianut oleh EZLN, struktur komando sentralis mereka mulai dipertanyakan dan dianggap tidak memadai. Pada saat pemberontakan 1994, EZLN telah berubah menjadi gerakan Zapatista. Tanpa pucuk pimpinan, tanpa badan ekskutif, tanpa markas besar. Bentuk seperti itu muncul dari kehidupan masyarakat adat, dan didasari pada gagasan tentang komunitas dan pengambilan keputusan secara komunal : Masyarakat adat tidak menganggap diri mereka sebagai pribadi yang berdiri sendiri-sendiri dalam masyarakat, namun sebagai anggota organik dari suatu komunitas. Mereka berdebat berjam-jam, semalam suntuk, bulan demi bulan, sebelum sampai pada apa yang mereka sebut mufakat. Begitu mencapai mufakat, mereka yang tak setuju tak punya pilihan lain : patuh seperti yang lain atau enyah dari komunitas.
[8] Subcomandante Insurgente Marcos (pada awalnya adalah seorang Marxis, yang bergerak melampaui intepretasi ortodoksi Marxis), juru bicara dari kelompok pemberontak pada tahun 1995 bercerita bagaimana Zapatista sampai pada kesadaran bahwa langkah untuk mencapai hak penentuan nasib sendiri sudah tidak bisa lagi ditempuh lewat jalur kuno oposisi terhadap pemerintah nasional : “Pada saat kami bangkit melawan pemerintah nasional, kami temukan bahwa pemerintah nasional itu tidak lagi eksis. Pada kenyataanya kami bangkit melawan modal finansial raksasa, melawan spekulasi dan investasi yang menentukan seluruh keputusan di Meksiko, sebagaimana di Eropa, Asia, Afrika, Oseania, benua Amerika——disegala tempat”.
[9] Kesadaran ini disertai oleh penyelarasan kembali arah politik mereka, saat Zapatista terus mendorong reforma agraria radikal sembari meluaskan konstituennya dan mencari penyelesaian damai, menghaddapi masalah-masalah jender dan seksual, dan mendorong ‘globalisasi dari bawah’ dengan bersikeras menerapkan bentuk pemerintahan desentralis. Perkembangan pemberontak Zapatista banyak dipengaruhi oleh dukungan yang mereka terima sepanjang dan sesudah 1994. Dukungan tersebut bukan dukungan militer (walaupun mereka menyerukan kelompok-kelompok adat lainnya unntuk berontak), tapi datang dalam wujud solidaritas dari beragam latar belakang. Mereka terkoneksi dengan internet, beberapa diantaranya juga berangkat ke Chiapas dan membentuk kelompok-kelompok dukungan dan mengadakan kegiatan-kegiatan ad hoc. Pada Agustus 1996 merek menggelar Pertemuan Internasional Demi Kemanusiaan dan Melawan Neo liberalisme. Acara ini dihadiri oleh 3.000 delegasi dari sedikitnya 50 negara dan melahirkan gerakan anti kapitalis global. Pemberontak Zapatista memberikan harapan baru bagi banyak gerakan sosial di masa depan dalam perjuangan anti kapitalisme di Meksiko maupun di tingkat internasional. Dunia lebih baik, lebih indah, lebih adil itu mungkin. Perjuangan terus berlanjut! Salam! Catatan : Sejarah yang terlupakan : Oaxaca Sejalan dengan maraknya pupularitas para politisi kiri di Amerika latin, ada sejarah yang terlupakan karena dikalahkan oleh popularitas para elit partai kiri. Sebuah pemberontakan terjadi di Oaxaca, negara bagian Meksiko. Pemberontakan yang berasal dari akar rumput dan terlepas dari bayang-bayang elit-elit partai. Terlepas dari apakah para pemberontak itu bisa dikategorikan sebagai para Marxis atau bukan, para penduduk Oaxaca telah mematerialkan tatanan masyarakat masa depan dengan menduduki kantor-kantor pemerintahan serta mengubah menjadi pusat-pusat layanan sosial, mengambil alih alat-alat produksi serta mengoperasikannya dibawah kontrol para pekerjanya sendiri. Ingat kediktatoran proletariat non leninis? Sejarah umat manusia adalah sejarah orang-orang besar, saat orang-orang besar melakukan aksinya semua mata memandang, tapi ketika kalangan akar rumput bergerak walaupun mereka sudah mampu menendang para birokrat, elit politik, reformis, nyaris semua orang tak perduli. Dengan caranya sendiri, sebuah kelompok anarkis di Kopenhagen Denmark memberi sumbangsih praktis pada apa yang masih menjadi tujuan jangka panjang Zapatista dan gerakan anti kapitalis pada umunya. Para anarkis di Kopenhagen mempraktekkan hidup anarkis komunis di ‘Kota bebas’ Christiania (tebagi ke dalam 15 distrik dan telah menjadi tempat tinggal dan tempat kerja sekitar 650 sampai 1000 orang) yang telah berdiri lebih dari 30 tahun sampai sekarang. Dan karena resmi disebut sebagai ‘eksperimen sosial’, Christiania telah menjadi daya tarik utama pariwisata untuk para tursi yang ingin tahu prospek gaya hidup anarkis di jantung negara borjuis modern. Rekomendasi bacaan : Anarkisme, perjalanan sebuah gerakan perlawanan, Sean M. Shehaan Anarkisme, paham yang tak pernah padam, Dr. Mansour Fakih Empire, A. Negri dan M. Hardt Marxis otonomis Mengubah tanpa mengambil kekuassaan, John Holloway Porto Alegre : Bandung di masa kini?, Michael Hardt

[1] Terinspirasi dari ekonom Inggris, Adam Smith, yang menerbitkan bukunya The Wealth of Nations. Dia dianggap sebagai bapak kapitalisme pasar bebas (liberalisme klasik). Dalam bukunya, dia menganjurkan, bahwa untuk mencapai efesiensi maksimum, semua bentuk campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi sebaiknya ditanggalkan, dan seharusnya tak ada pembatasan atau tarif dalam manufaktur serta perdagangan satu bangsa agar bangsa tersebut bisa berkembang. Namun logika pasar bebas ini sempat mengalami krisis besar pada periode 1930-an, dan muncullah John Maynard Keynes yang menganjurkan regulasi dan campur tangan pemerintah sebenarnya dibutuhkan untuk mengatasi krisis kapitalisme. Namun, dengan alasan bahwa ide-ide Keynesian dianggap mengurangi keuntungan, ide-ide ekonomi liberal klasik mulai dibangkitkan lagi, dan muncullah terminologi baru “neo liberalisme”. Berawal dari Universitas Chichago, dengan filsuf ekonomnya, Friederich von Hayek dan muridnya, Milton Friedman, ideologi neo liberalisme disebar ke seluruh dunia. Dan doktrin-doktrin neo liberalisme semakin mantap di era Ronal Reagan dan Margareth Thatcher.
[2] Globalisasi, dikarenakan penggunaannya yang didominasi untuk kepentingan-kepentingan kapitalis, sebagai terminology telah mejadi sedemikian rancu. Jika memaknai sesuai denagn kosa kata yang merunut pada kata “global” dan imbuhan “isasi” yang membuatnya menjadi kosa kata aktif. Globalisasi dapat dimaknai sebagai suatu fenomena ontologism (keterjadian) yang merujuk pada menjadinya tatanan masyarakat berdasarkan beragam hubungan timbale balik di antara subyek-subyek di berbagai penjuru dunia. Maka dari itu, selain dari globalisasi dalam pemaknaan globalisasi capital, kita juga mendapati beragam penggunaan lain dari terminology globalisasi, di antaranya adalah “globalize justice” (globalkan keadilan), “globalize resistance’ (globalkan resistensi).
[3] Momen-momen selama lima puluh enam tahun agitasi dan organisasi yang teguh memuncak menjadi gerakan revolusioner yang terbesar dan terluas di era modern—di tahun 1936 Federasi Anarkis Iberia (FAI) yang semi rahasia memiliki anggota sebanyak 30.000 aktifis dan badan Anarko-Sindikalis CNT memiliki anggota sebanyak 1.500.000 orang.
[4] Mereka membangun sebuah pemahaman yang cukup rumit dan koheren mengenai masyarakat modern yang represif dan juga tujuan serta taktik untuk menekannya demi mencapai sebuah dunia baru dengan kebebasan yang absolut. Ide-ide dan metode mereka berada di jantung pemberontakan Mei 1968 di Perancis dan menginspirasikan kelompok-kelompok radikal dan yang serupanya di lusinan negara di seluruh dunia. Ide-ide situasionis internasional bisa ditemukan dibeberapa pamplet dan buku, yang paling terpenting adalah The Revolution of Everday Life dan The Book of Pleasures yang ditulis oleh Raoul Vaneigem, dan The Society of Spectacle oleh Guy Debord.
[5] Zapatista mengambil namanya dari pemberontak anarkis Meksiko Emiliano Zapata, lihat Marshall, Demanding the Impossibel, hal. 511-513.
[6] Neil Harvey dan Chris Halverson, “The Secret and the Promise : Women’s Struggles in Chiapas”, dalam David Howarth, Alleta. J. Norval, dan Yannis Stavrakakis, Discourse Theory and Political Analysis : Identities, Hegemonies and Social Change (Manchester ; Manchester University Press, 2000), hal. 151.
[7] R. Burbach, “Roots of Postmodern Rebellion in Chiapas’, dalam New Left Review, No. 205 (1994), hal. 113-124.
[8] Dias Tello, La Rebellion de las Canadas (Mexico City, 1995), dikutip dari David Ronfeld, John Arquilla, Graham E. Fuller dan Melissa Fuller, The Zapatista Social Netwar in Mexico (Sanata Monica, 1998), hal. 33.
[9] Dikutip dalam Amory Starr, Naming the Enemy (London, 2000), hal. 104. POSTED BY Administrator ON 04.11.07 @ 8:50 am | 0 Comments Really-really free market The Really Really Free Market: Instituting the Gift Economy There’s no such thing as a free lunch under capitalism— For anarchists, there’s no other kind Disambiguation: According to the capitalist lexicon, the “Free Market” is the economic system in which prices are determined by unrestricted competition between privately owned businesses. Any sensible person can recognize immediately that neither human beings nor resources are free in such a system; hence, a “Really Really Free Market” is a market that operates according to gift economics, in which nothing is for sale and the only rule is share and share alike. In the interest of not taxing the reader’s patience, a single apostrophe stands in for the two “Really”s throughout this text.
Once a month two hundred or more people from all walks of life gather at the commons in the center of our town. They bring everything from jewelry to firewood to give away, and take whatever they want. There are booths offering bicycle repair, hairstyling, even tarot readings. People leave with full-size bed frames and old computers; if they don’t have a vehicle to transport them, volunteer drivers are available. No money changes hands, no one haggles over the comparative worth of items or services, nobody is ashamed about being in need. Contrary to government ordinances, no fee is paid for the use of this public space, nor is anyone “in charge.” Sometimes a marching band appears; sometimes a puppetry troupe performs, or people line up to take a swing at a piñata. Games and conversations take place around the periphery, and everyone has a plate of warm food and a bag of free groceries. Banners hang from branches and rafters proclaiming “FOR THE COMMONS, NOT LANDLORDS OR BUREAUCRACY” and “NI JEFES, NI FRONTERAS” and a king-size blanket is spread with radical reading material, but these aren’t essential to the event—this is a social institution, not a demonstration.
Thanks to our monthly ’Free Markets, everyone in our town has a working reference point for anarchist economics. Life is a little easier for those of us with low or no income, and relationships develop in a space in which social class and financial means are at least temporarily irrelevant. Why the ’Free Market Works
The ’Free Market model has several virtues to recommend it for anarchists hoping to build local infrastructures and momentum. First, like Critical Mass or Food Not Bombs, it lends itself to a decentralized approach: so long as the idea is well-distributed, neither hierarchy nor central coordination is necessary to organize a ’Free Market. This makes the ’Free Market model helpful for those hoping to cultivate personal responsibility and autonomous initiative in their communities; it also means that, should the ’Free Market in your town run into trouble with the authorities, they won’t be able to shut it down by simply targeting the leaders.
As a means of bringing people together, Food Not Bombs seems to have built-in limits: in much of North America, the stigma around eating free food is strong enough that often only dropouts, radicals, and desperately poor people are comfortable doing so in public. The ’Free Market model, conversely, can be comfortable for almost anyone. In a consumer society in which shopping is the common denominator of all social activity, everyone feels entitled to pick through items at a yard sale—and the fact that they’re free just sweetens the deal. Middle class people, of course, need more than anything else to get rid of things: their houses are all so overfilled with unused commodities that the opportunity to do something with them is a godsend. This works out nicely for the rest of us! And thanks to wasteful mass-production, even the poorest of the poor usually have access to a surplus of some kind. Being able to give something to someone who needs it is even more fulfilling than getting things for free: centuries of capitalist conditioning have not succeeded in grinding out our instinctive propensity for mutual aid.
Bottom-feeding dropouts such as comprise part of this magazine’s readership are well-equipped to organize ’Free Markets. Dumpstering and scavenging frequently yield more than any one household can make use of; regular ’Free Markets give urban foragers the chance to put all that bounty at the disposal of other communities. Creative access to photocopying and spare time are both valuable for advertising ’Free Markets. Travelers can bring in fresh energy and take on temporary roles to decrease the pressure on locals who risk accruing too much attention for their efforts. Starting from the minimal resources available to the excluded, impoverished fringe groups can build up counter-structures that eventually provide tremendous abundance, visibility, and social leverage.
The ’Free Market is not just a means of getting stuff without paying. Long-term participation in ’Free Markets dispels the materialist programming that makes people covet useless items by denying access to them, and demonstrates just how possible and fulfilling the anarchist alternative is. It also presents a point of departure for further struggles: if this is what we can do with the scanty resources we’re able to get our hands on now, what could we do with the entire wealth of this society? Pitfalls
As with any tactic, the ’Free Market model can fail when applied incorrectly. The most common mistake is to organize a ’Market the way you would organize a demonstration: issue a press release heavy with rhetoric, put up fliers featuring circle-As or words like “social justice,” tie the event to some ideology or coalition. This is senselessly limiting. The ’Free Market model works because its content is inherently radical; emphasizing form over content can only distract and alienate. You don’t have to hide your personal commitments or affiliations—just make sure the center of gravity is that everyone is invited to come share things, pure and simple.
Another reason some ’Free Markets fail is that they come across as the territory of one particular demographic or subculture. If almost all the attendees come from a certain background, those who don’t will feel like outsiders; there need to be enough people involved from various walks of life that anyone who happens by feels comfortable. When organizing a town’s first ’Free Market, be careful to invite as broad a range of people as possible. Likewise, visitors can be a liability rather than an asset if their numbers approach those of local participants. The past two CrimethInc. convergences have both included ’Free Markets, each of which was the first such event to take place in the host town. Both were failures: an event that depends on local involvement to succeed cannot be initiated by outsiders.
Finally, don’t expect to draw thousands if your ’Markets happen randomly every year or so. Consistency is one of the most important elements of a successful ’Free Market. A sporadic schedule inevitably means that attendance will be limited to those immediately connected to the networks through which promotion takes place; a regular event can eventually attract quite a lot of people, as word spreads outside the circles from which the idea originated. On the other hand, your ’Markets should not occur more frequently than you can replenish energy and resources. Each one should be a unique event, with enough effort invested in it to make it something unprecedented. That way people will always show up to see what happens, and will take them seriously enough to contribute energy themselves. Throw Your Own ’Free Market!
It’s easy to organize a Really Really Free Market. Every town should have one; big cities should have one for every district. It is the authors’ opinion that successful, consistent ’Free Markets should be established around the United States, following in the footsteps of the proliferation of Food Not Bombs groups over a decade ago, and that this would significantly increase the visibility and scope of anarchist activity in North America.
Once you get a regular ’Free Market off the ground, it should basically run itself. The challenge is to start things off with enough energy that everyone can see the project’s potential, while making sure everyone who gets involved feels an equal sense of ownership and investment.
The first essential element of a good ’Free Market is location. Your ’Free Market should take place on neutral ground—that is, in an area everyone feels an equal claim to or ownership of—so no one will feel more or less comfortable than anyone else. For similar reasons, your location should be a central, visible area. If you can use a space where major public events happen or where a wide range of people are already accustomed to gathering, it will dramatically increase your chances of success.
Many of the best spaces must be rented. It doesn’t make sense to pay to hold a free event, but it probably won’t do to hold your ’Free Market in somebody’s back yard, either. If you do have to pay a permit fee, be clever about raising the funds for it. It compromises the integrity of the event to have to put out a donation jar to cover expenses, and those donations will inevitably fall short; it’s better to find a location that is free or cheap enough to cover privately, or else raise funds through independent benefit events. Reservation procedures are also problematic in that they position one person as responsible for the entire event, the exact opposite of the horizontal structure you’re trying to promote. The militant solution we’ve tested is to start out paying permits for a space, then stop once the event has gained enough support to weather a conflict with the powers that be. This will be much more difficult in some contexts than others, of course; shoot for the stars, but appraise your situation realistically.
The next step is to advertise. Sure, you should post fliers and send out emails to every listserv you can possibly think of, but that’s only the beginning. You can take handbills around and give them out at bus stops, public events, in neighborhoods and apartment complexes; you should also see if local radio stations will run Public Service Announcements for you, or if local papers can run a listing or even a story on your event. If you come into conflict with city officials or anyone else, treat it as another opportunity to solicit media coverage. In our town people have taken the yard signs produced by politicians and real estate agencies and painted over them, then redistributed them throughout town; we also hang banners by major intersections a week in advance. We used to do the latter on town property, until we got in a spat with a petty official over it; now we put the same banners a few feet away, on private property owned by sympathetic locals or in places town employees are too lazy to reach.
Don’t stop at approaching the official representatives of a group—talk to the rank and file so your outreach efforts don’t depend on authority figures but extend directly to the people you want to invite. Forget about government officials—they’re too tied up in red tape to think about your event as anything but a headache—but do contact the workers at homeless shelters, interfaith councils, and other social support institutions: they’re probably so overwhelmed and under-equipped that they’ll be thrilled to direct people to your ’Free Market for additional resources.
Make all your fliers, signs, and announcements bilingual, or else produce them in different languages for different contexts. At every ’Free Market, put out a sign-up list so people who want to receive news of the next one or coordinate with other organizers can leave their contact information.
Next, brainstorm all the possible sources of things to give away. The more you bring to the ’Free Market yourself, the more excited others will be about the event, and the more they will expect from themselves as participants. Go through your closets, and encourage everyone you know to do the same. Of course you can dumpster bread and vegetables—but is it possible employees might slip you a little on the side, too? Visit colleges at the end of each semester, corporations that are going out of business, and wealthy neighborhoods where they leave perfectly good items sitting out on the curb. Get all your friends together the night before to cook a nutritious meal and a few hundred delicious cookies.
Make sure it’s not easy to tell who is contributing what, both to avoid any implications of charity and to forestall speculation as to whence certain items came. If a team wants to raid the basement of a racist, sexist fraternity and redistribute their unused VCRs to the people, that’s their own business, right?
Don’t stop at gathering objects—a good ’Free Market is about people interacting with each other, not just taking and leaving things. Organize games, musical improvisations, and other participatory activities that can incorporate chance passers-by. Set up displays and dioramas for the shy but inquisitive. Solicit participants person by person. As a rule of thumb, one personal invitation is worth a hundred fliers. Invite an accomplished storyteller, a hairstylist, a popular folk musician, a collective of spoken word artists, a specialist in therapeutic massage, a portrait painter, a bicycle mechanic, an automobile mechanic, and everyone else can you think of or run into. Offer to help provide whatever resources they need.
Consider what services others at the ’Market may need, as well. You could have someone with a truck available to make deliveries, or someone organizing children’s activities in case a lot of overburdened parents show up. In some situations, you should have a team designated in advance to deal with police, media, or other troublemakers.
Coordinate with other groups to broaden the scope of your ’Free Market. A dance troupe is coming to your town for the weekend; can they put in an appearance? How about a barbershop quartet, a team of champion skateboarders, a wholistic health care provider, a symphony orchestra? You’re not just keeping old clothes and stale bagels in circulation, you’re introducing an entirely different economic system that can provide as much diversity as capitalism, if not more! Make sure that comes across at every ’Free Market.
Finally, make sure you have a plan for what to do with the leftovers! The local thrift shop or goodwill may be thrilled to get a big shipment in from you, or it may not be what they want at all, in which case you’ll have to either have a place to store it all for the next ’Free Market or a means of disposing of it. Clean up the site of your ’Free Market meticulously; you’ll benefit from having a reputation for being responsible in this regard.
Once your ’Free Markets have taken off, you can move on to other Really Really Free programs: free movie showings and other entertainment events, free education projects, free housing occupations! The sky’s the limit once people have a taste of real freedom. The Fight for the ’Free Market: An Epic Tale Culminating in Triumphant Victory
Our story takes place in a small town like many others in the US. This town is known for its pedestrian-friendly layout and liberal population. There’s no college, but a state university is located in the larger town a bicycle ride away, and three medium-size cities are within an hour’s drive. Some people have lived here their whole lives, but many others have moved here over the past decade or two; property costs have increased accordingly, increasing the pressure on poorer residents. Class conflict appears to be at a low level, however; at first glance, a visitor might assume everyone is as affluent as the customers at the expensive co-op downtown. In fact, there is a disenfranchised class—consisting of the remainder of the area’s longtime black population, the Latino laborers who have followed employment opportunities here more recently, poor white workers, and déclassés—but it is invisible, as most of the town’s facilities cater to the young and hip or the wealthy and bourgeois.
And there are anarchists. Alongside the scene of people involved in cooperative housing and organic farming, a small but vigorous anarchist community has developed over the past decade. Unlike many towns where anarchists have established a presence, there’s virtually no punk scene: no bands, no shows, no music-oriented subculture. There’s also very little drinking. In place of these things, anarchists mingle with the rest of the population and hold excellent dinner parties—and organize social programs.
As of this writing, this town of less than 20,000 hosts a community bicycle repair and distribution program, a radical literature distribution, a free breakfast program for day laborers, a free grocery distribution program for low-income neighborhoods, and a books to prisoners program, among other projects. Most of these are explicitly anarchist, yet serve hundreds of people of widely varying political identification.
But we’re getting ahead of ourselves here. Several of those projects grew up in the momentum generated by the local Really Really Free Markets, which are the subject of this story.
Late in 2003, several people from this area attended a Really Really Free Market at the protests against the Free Trade Area of the Americas ministerial in Miami. The following summer, activists organized the state’s first Really Really Free Market in a nearby city; it was a one-time event, coinciding with summit protests elsewhere in the region. The next fall, a few friends paid the permit fee to reserve the town commons for the first local ’Free Market. It, too, was conceived as a one-time event; but it was such a success that in early 2005 others joined them in organizing a sequel.
Even at these first couple ’Free Markets, the crowds were fairly diverse, owing to fliers having been distributed in multiple languages and neighborhoods. There were also hints of the controversies that were to come: rumors circulated that town officials worried the ’Market would take business away from local corporations, and it turned out that town regulations forbid a group from reserving the town commons for the same event more than twice a year. Despite this prohibition, it was decided that additional ’Free Markets should take place, and a new face went to reserve the space in hopes that this would suffice to circumvent the two-use rule.
Regulations or no, it was fortuitous that we started rotating organizational roles early on. This proved invaluable both for resisting concentrations of power within our own circles and weathering our later struggles with the town bureaucracy. We had our first real scandal the following autumn, a year after our initial ’Free Market. By this time, the organization core had drifted to a social circle characterized by more confrontational politics. It was election time, and every major intersection in town was decorated with yard signs proclaiming the virtues of various candidates for office. Many of these yard signs reappeared painted over and stenciled with advertisements of the upcoming ’Market. The local political milieu erupted in a huff; this took some time to pass and was draining for those who took it upon themselves to smooth things over. The scandal drew more media coverage to the ’Free Markets, albeit negative, and contributed to their contentious reputation.
Meanwhile, the ’Markets themselves were doing just fine. The hundreds of people who attended them, who came increasingly from low-income backgrounds, apparently weren’t concerned about the private property of local bigwigs.
The watershed juncture arrived spring of 2006. Over the preceding year and a half, organizers had paid hundreds of dollars to reserve the space for the ’Markets, often out of their own pockets. There had long been debates as to what would happen if we stopped paying the reservation fees. Would the government dare set the police on a multigenerational, multiethnic crowd in the center of town? Some felt that they would not, and that it was absurd to pay town officials for the right to provide a public service to the people they purported to serve. Others felt that, while the fees were undesirable, the ’Free Markets just didn’t have the support necessary to win a conflict with the town government.
In the end, the former camp carried the day out of necessity: there was a great deal of interest in the next ’Free Market, but no one had money to put up for it. The town Parks and Recreation Department was informed of the planned date, but no one ever showed up to pay the permit fee. Contrary to all fears, the ’Free Market went off without a hitch—it was the most successful one to date.
Another ’Free Market was called for the following month. This time, however, another group had already reserved the space for that day. A town official contacted the person who had most recently signed up to reserve the town commons for a ’Free Market and informed him of this, but refused to facilitate communication with the group. ’Free Market supporters tracked down members of this group themselves, and worked everything out with them; in the end, both events took place, and participants in the ’Free Market assisted the other group in setting up. Town officials later disingenuously referred to this double-booking as one of the problems caused by the refusal to pay the reservation fee, but in fact it was a non-issue at the time.
Still fearing that the authorities might try out intimidation tactics at one of the ’Free Markets to discourage unpermitted use of public space, we invited comrades from other towns who were experienced in “public order” situations to attend. Had we been thinking more clearly, we would have realized in advance that town officials would not act publicly, but rather target individuals underhandedly. That summer, a person who had signed up for an earlier ’Free Market received a letter from a local law firm acting on behalf of the Parks and Recreation Department, threatening civil penalties for the unpermitted use of public space.
This intimidation had the effect of making people even more hesitant to have their legal names associated with ’Free Market organizing, but it did not dampen the momentum of the ’Markets. A handbill circulated at the next one listing the phone numbers of prominent town officials, inviting people to call and express their displeasure at the targeting of individuals associated with the ’Markets; it subsequently appeared posted all around town. Officials later complained of having received numerous calls, and the individual who had received the threatening letter never heard from the law firm or the government again.
Despite this, it seemed clear that some sort of showdown with the town bureaucracy was brewing. Heated discussions took place behind the scenes about the best way to handle this. Public support had to be mobilized—but how could this occur without centralizing control or representation of the ’Markets? Should public meetings be held, or would that simply offer a clear target for government repression and reformist infiltration? There were still some who felt that a confrontation with the government was neither feasible nor desirable.
Three decisions were made that greatly influenced the ensuing course of events. First, an even more conscious effort was made to rotate roles: the individuals who had received a lot of attention up to that point were put on the bench, as it were, and from then on it was generally agreed that a person should only fill a given role once—whether that be speaking to the media, publicly defending the ’Free Markets, or coordinating advertising and preparation—before passing it along to another. At the same time, all ’Free Market organizing remained on an informal basis; the idea was that you could do anything you wanted to support the ’Free Markets, as long as in doing so you weren’t making decisions for others. This meant that no one could negotiate with the government on behalf of the ’Free Markets, and the ’Markets had no decision-making body other than the entire number of people who participated in them. Throughout this process, organizers benefited from the small size of the town and the lines of communication extending through different social circles.
Second, the ’Free Markets would take place once a month, on a regular day. This solved the problem of someone having to call for each one to take place, and with it some of the remaining problems with power distribution. If the date of each ’Free Market was common knowledge according to a monthly system, there would be no organizers to blame for calling them. Fliers went out listing the next eight months of upcoming ’Free Markets.
Finally, ’Free Market supporters reached out to their friends in a local puppetry troupe to plan a ’Free Market that would surpass all that had come before. These puppeteers had maintained a popular series of local shows for over half a decade, and were considering hosting a puppetry convergence that would draw troupes from around the country. Someone suggested that the convergence be timed to intersect with a ’Free Market, and it was agreed. The puppeteers, not wishing to take the same risks, reserved the town commons, and a joint ’Market-cum-puppetry-festival was announced across the state. In a town known for support of the arts, this was a real coup.
As the date of the festival approached, a struggle over public space issues broke out elsewhere in town when the co-op mentioned earlier for its affluent customers attempted to ban public expression on its front lawn. Protests were held, posters appeared wheatpasted across public walls, newspapers printed debating viewpoints on the issue, and town officials were drawn into the matter. Venomous columnists even accused politicians who took positions in favor of public use of space of being closet anarchists—thanks in part to the ’Free Markets, anarchism was becoming a point of reference for everyone. In the end, the landlord backed down, ceding victory to those who championed freedom and community over private property.
The week before the festival, in this edgy atmosphere, a town official contacted the puppeteer who had signed up for the space and informed him that if people were going to share food at the event, he would have to pay several hundred dollars for insurance. In two years of ’Free Markets, each of which had featured a tremendous smorgasbord of free food, there had never been any talk of insurance; in fact, a later examination of the wording of town policy revealed that it did not require insurance for events at which food was given away. At the time, however, this phone call provoked some consternation.
The day of the ’Free Market, food was delivered to the site by visiting supporters from out of town[1]; this was part of the policy of rotating high-visibility tasks, so town officials would not have an easy target for repressive measures. A town official stopped one person bearing a pot of beans, informing her that she was not permitted to serve food; she responded that she didn’t intend to serve it, and placed it on the table with the rest of the food. He had to content himself with taking photographs of the food to present later on as evidence against the ’Free Market. Meanwhile, another town employee, a hulking fellow in intimidating dress, went around asking for suspected ’Free Market organizers by name; no one answered his queries, of course.
Despite these efforts, the event was a smashing success. Dozens of puppetry troupes came and performed, and hundreds of local families showed up with children in tow. The intersection of the puppetry convergence and the ’Free Market offered the former a marvelous public venue and cemented the reputation of the latter as a valuable community resource.
At this event, a town official who supported the ’Free Markets mentioned that at the meeting of the town government a couple days later there would be a resolution on the table proposing harsher penalties for those who promoted unpermitted events on public property. In retrospect, this was an important turn of events. Had he not passed on this advance warning, everything that followed might have played out differently. Phone trees were activated and a call went out for people to gather at the meeting in opposition to the measure. This was to be the first time ’Free Market supporters had acknowledged the town government in over half a year, and it had to be a show of force.
The night of the meeting, almost thirty ’Free Market supporters arrived at the town hall. They ranged from leather-jacketed teenagers to grey-haired women with long histories of local volunteer work. On his way into the building, the mayor stopped to ask what brought them there; he disingenuously claimed the proposed penalties were not directed at ’Free Market organizers, though he admitted they might affect them. The town lawyer publicly corrected him when he repeated this in the meeting, bluntly stating that the proposal was intended to solve the problems posed by unpermitted use of the town commons.
A couple people spoke in favor of the ’Free Markets; everyone else remained silent but expectant, an unknown quantity for town officials to figure into their calculations. The politicians assured everyone that the ’Free Markets were not under attack, that there would be no arrests made in relation to them, then took advantage of the opportunity to hold forth at length about how there have to be rules and regulations and so on or else everything will just be “anarchy.” A reporter subtly poked fun at one town official in corporate newspaper coverage of the meeting, noting that he delivered this threat obliviously to a room full of anarchists. In the end, the mayor announced that an “anonymous donor” had offered to pay the reservation fee for the ’Free Market, so long as someone signed up for it. This struck some as a fabrication designed to preserve appearances—a tacit admission that the ’Free Markets could not be stopped.
Hours before the next ’Free Market, someone whose name had been on a reservation form years earlier received an email from a town official again demanding hundreds of dollars of insurance if food was to be shared. The phone trees were activated again, and several dozen people showed up with cookies, cakes, pies, soups, and other delicious foodstuffs to give away in defiance. This time the government did not send anyone to harass participants; they simply posted signs reading “The town has no control over and does not warrant the quality of any food distributed at this event.” ’Free Market organizers brought their own signs, one of which was a full yard high and proclaimed “The town government does not sanction the distribution of food at this event; do not sue them or expect them to share food with you. Eat at your own risk—BE GOVERNED AT YOUR OWN RISK.” The wording of the town policy regarding insurance at events appeared at the base of the sign, to show how their demand for insurance contradicted their own guidelines. At a later ’Free Market, the same official who had given the heads-up about the meeting expressed approval of this sign, implying that town employees had their hands bound by red tape.
The ’Free Markets continue here to this day, each one a resounding success. Rumor has it that the town government may change the reservation system so a fee is not required for non-profit events in public spaces; in this way, our project has contributed to the general struggle for free access to space in our community. As of this writing, several other cities in this state have regular ’Free Markets following the model we’ve developed. We have long-term plans to continue building an anarchist infrastructure in our town, running parallel with the hierarchical structures imposed by the government and corporations, with the goal of eventually supplanting them. In the meantime, our ’Free Markets are an excellent way to support the needy and nourish our culture of resistance.
In the end, the conflict with the town government gave us opportunities we would never otherwise have had. We were able to bring up questions about the distribution of wealth and power that otherwise go unasked in this society; likewise, we were able to differentiate our approach to social support programs from those of liberals and religious groups. Had the town not raised such a fuss, people might have mistaken the ’Free Markets as another state-sponsored charity event.
Our experience demonstrates the tremendous advantage amorphous, informal networks have when they enter into conflict with formal, hierarchical groups. All of the power the government had to bring to bear against us depended on there being specific representatives for them to target, and to a lesser extent on public disinterest. In maintaining horizontal structures and public anonymity while mobilizing massive grassroots support, we were able to outmaneuver them in every instance.
We also showed that direct action gets the goods. Even from a reformist perspective, our approach was more effective in producing concrete results than any other strategy could have been. Had we simply petitioned government officials or attempted to get a sympathetic politician into office, we would never have gotten anywhere. By presenting our regular use of the town commons as a done deal, we made the authorities an offer they couldn’t refuse. Every low-income family that leaves each ’Free Market with a bag of groceries benefits from this.
Our efforts have borne fruit in other ways, too. Last Mayday, when there were massive marches in support of immigrants’ rights around the country, many of the ones in our state were organized in conjunction with liberal or communist front groups and bore a correspondingly authoritarian character. Here, thanks to the work we had done on the ’Free Markets, we were fortunate enough to be involved in the organizing along with immigrants and immigrants’ rights advocates. Consequently, the march that occurred here was distinctly more radical in form and content: it took place without any permits, occupying the town’s main thoroughfare for several hours and culminating in a free dinner, dancing, and movie at the town commons. The connections that developed at this event later enabled people to coordinate solidarity actions during the assault on Oaxaca.
We shouldn’t underestimate the importance of small, concrete victories such as this one. In an era when radicals are used to losing every struggle they enter, it is important to set realistic goals and achieve them, and thus get used to doing what it takes to win. Perhaps the lessons we’ve learned here can’t be applied in every town across the United States, but there must be countless other towns like our own. It’s up to you to discover whether our successes can be repeated where you live. Overheard in conversations at our ’Free Markets: [One elderly African-American woman to another:] “Oh, you live there? That’s right down the street from me! Why don’t you come by tomorrow, and I’ll give you the flower pots you need.” [High school student, to friends:] “See? A marching band! This is the best thing ever!” [Ostensibly bourgeois woman holding a ’zine, to her partner:] “Look, honey, this was printed by our friendly neighborhood anarchists!” [someone in a denim jacket, to companion:] “OK, now how can we get rid of money?” Just a few of the things shared at our ’Free Markets: -televisions, stereos, and computers-furniture, futons, beds, and exercise machines-CDs, DVDs, videotapes, and cassettes-clothing from lingerie to ski boots-suitcases, bookshelves, and ironing boards-homemade bird houses-firewood-seeds and vegetable starts-shampoo, conditioner, moisturizer, and other toiletries-children’s toys, baby clothes, and diapers-toilet paper, cleaning supplies, and homemade soap-hot soup, tostadas, salad, popcorn, cornbread, sweet tea, coffee, and other lunch items-banana bread, a myriad of cakes and pies, and vegan chocolate chip cookies by the thousand-massive quantities of groceries-thousands upon thousands of pamphlets, ’zines, and papers-books and magazines-tarot card reading and fortune telling-acupuncture, reiki, and massage-haircuts-bicycles-a bicycle repair station operated by skilled bicycle mechanics-automobile repair advice from a professional automechanic-screenprinted shirts and patches, including some celebrating our ’Free Market-screenprinting, poi spinning, and self-defense workshops-cello, theremin, and mouth harp lessons-performances from drummers, folk singers, classical musicians, a marching band, a drum corps, and dozens of puppet troupes-piñatas full of vegan candy-games from chess to ultimate frisbee-an official from the free public transit system came to give out bus schedules and coin pouches with the transit system logo on them-the local Peace & Justice coalition brought sheets and paint to make banners for an upcoming protest-After being fired from her job at a corporate banner-making factory (no joke!), one enthusiastic participant hand-quilted a banner proclaiming “REALLY REALLY FREE MARKET,” which now hangs at every one. POSTED BY Administrator ON 04.01.07 @ 4:02 am | 0 Comments Laporan Acara Less Talk, More Spectacle Bedah Buku dan Pemutaran Video Anarkis (15-18 Maret 2007)+ Bedah Buku Anarkisme:Perjalanan Sebuah Gerakan Perlawanan Karya Sean M. Sheehan, 15 Maret 07 – Auditorium Fakultas Ilmu Budaya UGM. - Pembicara: - Pamuji (Apokalips, Bandung)- Robby Kurniawan (Penerjemah Buku, Marjin Kiri, Jakarta) - Gunardi Acara yang diorganisir oleh Affinitas ini dimaksudkan sebagai rangkaian kampanye wacana menuju aksi Mayday anti-otoritarian pada bulan Mei nanti. Peserta yang hadir dalam acara bedah buku ini sekitar tiga puluh orang, meliputi mahasiswa antropologi (yang kebetulan sedang mengadakan pertemuan nasional di UGM), mahasiswa umum dari beberapa universitas di Jogja, seorang dosen asing pada salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja, seniman, dan beberapa aktifis dan aktifis kampus. Salah satu alasan dari kurang massifnya peserta yang hadir dalam acara bedah buku ini adalah karena wacana Anarkisme sendiri masih kurang familiar bagi kebanyakan orang, termasuk kalangan akademisi. Kalaupun sedikit tahu, biasanya hanya sebatas tindakan rusuh atau paling banter sebagai filosofi yang anti terhadap kekuasaan. Alasan-alasan tentang bagaimana gerakan anarkis sendiri beroperasi, teramat jarang untuk dibedah. Selain bedah buku, acara ini dimeriahkan dengan adanya bazaar literatur dan video-video Anarkisme. Robby Kurniawan, sebagai pengalih bahasa buku ini, tidak hanya menerangkan tentang pokok-pokok dari apa yang ditulis oleh Sean M. Sheehan dalam bukunya, lebih jauh lagi, ia juga menerangkan tentang sejarah dan pertentangan Anarkisme dengan faksi Sosialisme. Ia juga menerangkan tentang relevansi Anarkisme dalam wilayah-wilayah selain ekonomi-politik, seperti wilayah budaya ataupun seni. Sementara Pamuji dari kelompok anti-otoritarian Apokalips, menyajikan Anarkisme kontemporer beserta perlawanan-perlawanannya terhadap kapitalisme global (neo-liberalisme) di beberapa daerah, dengan melampaui prediksi dan pemikiran dari Anarkisme klasik. Selain itu, ia juga membicarakan tentang reinterpretasi terhadap pemikiran Karl Marx yang selama ini sering disamakan/diidentikkan dengan Bolshevikisme. Acara bedah buku ini dimulai sekitar pukul 09.30 dengan beberapa sesi, termasuk sesi tanya jawab yang dimanfaatkan oleh para peserta untuk mendiskusikan Anarkisme dari apa yang ditulis Sean M. Sheehan maupun mendiskusikan tentang gerakan perlawanan kontemporer Anarkisme dan anti-otoritarian. Komunikasi antara pembicara dan peserta diskusi terbangun dengan baik. Hanya saja, kurang terjadi perdebatan yang sengit, yang biasanya terjadi di forum-forum diskusi gerakan perlawanan. Berakhir pada pukul 11.30, diskusi ini tentu meninggalkan kesan kurang puas, karena memang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mendiskusikan Anarkisme—dan anti-otoritarian—apalagi dari hanya satu sumber buku. Dan terutama untuk mendiskusikan gerakan perlawanan menuju dunia yang berbeda dari dunia yang eksis hari ini—dengan tidak mereproduksi sisi-sisi kelam dalam wajah yang lain.+ Pemutaran Video-Video Anarkis, 15-18 Maret 07 – Kinoki (Bukan Bioskop Bukan Coffeeshop). Video-video yang diputar: - Anarchism In America - Kulo Dhiko Sami - The Anarchist - V for Vendetta - Can Dialectics Break Brick? (Girls of Kamare) Berlokasi di Kinoki, sebuah tempat yang dalam salah satu newsletternya diklaim sebagai tempat publik dan gratis, video-video anarkis dipertontonkan bagi siapapun yang berminat. Khusus untuk acara ini, dekorasi Kinoki sedikit diintervensi dengan poster-poster agitasi dan propaganda yang dipublikasikan Affinitas, pun bendera-bendera merah hitam ala anarcho-communito. Hari pertama dibuka oleh Anarchism In America yang menceritakan gerak sejarah Anarkisme di Amerika. Setelahnya, video dokumenter tentang masyarakat Samin dijadikan penutup bagi pemutaran video anarkis di hari pertamanya. Pemutaran video-video ini dilakukan setiap hari mulai pukul 19.30. Tersedia juga sebuah stand yang menyajikan literatur dan video-video anarkis—baik yang sedang dan akan diputar, maupun video-video lain koleksi Affinitas. Tidak semua dari pengunjung Kinoki yang menonton video yang ditayangkan (selain terdapat ruang menonton, di Kinoki juga terdapat ruang nongkrong dan bar), tapi hampir semua pengunjungnya menyempatkan diri untuk melihat-lihat apa yang disajikan di stand yang sengaja kami buat. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama dengan hari pertama. Kecali hari terakhir—Minggu, 18 Maret—yang sepi penonton maupun pengunjung karena hujan deras melanda Jogja dari sore hingga tengah malam. Epilog Rangkaian acara yang diorganisir Affinitas ini merupakan kampanye wacana yang sengaja dibawa ke permukaan untuk menuju aksi Mayday anti-otoritarian bersama beberapa kolektif lain dari beberapa kota. Aksi Mayday ini akan mengambil tempat di Jakarta karena beberapa alasan. Selain sebagai kampanye wacana aksi, rangkaian acara ini diagendakan untuk membawa wacana Anarkisme pada banyak wilayah hidup, yang diharapkan mampu menjadi alternatif umum dari ketidakberesan hidup yang dikelola oleh kekuasaan yang mengalienasikan: negara dan kapitalisme. Kami berharap rangkaian acara ini dapat menjadi pemicu untuk diskusi-diskusi lanjutan yang berorientasi pada gerak menuju perayaan hidup secara keseluruhan tanpa menegasikan kekuatan nyata dari kehidupan harian yang membuat hasrat menjadi demikian banal dan membosankan. Kami sangat sadar bahwa ini hanya akan menjadi letupan kecil yang dengan mudahnya akan diredam oleh intensitas ilusi modal dan kekuasaan, tanpa kehadiran dan sambutan dari kawan-kawan sekalian untuk menggemakan perlawanan ke setiap celah yang belum dikuasai secara holistik oleh modal dan kekuasaan.
Terimakasih pada kawan-kawan yang membantu kami secara langsung maupun tak langsung, pada saat maupun sebelum dan setelah acara ini: Taring Padi, Kinoki, Dian Budaya, Apokalips, Marjinkiri, dan personal-personal yang masih mau merealisasikan mimpi untuk hidup yang lebih jujur dan adil—yang bagi banyak orang disebut utopis. .: affinitas :.e-mail: affinitas@riseup.net POSTED BY Administrator ON 03.26.07 @ 4:27 am | 0 Comments Hei Dunia!Selamat datang di blog kami... Blog TanpaHirarki adalah sebuah inisiatif dari lingkar-lingkar kolektif dan individu kota Yogyakarta untuk dapat mengkomunikasikan setiap aktivitas serta ide-ide antiotoritarianisme ke publik yang luas, terutama mereka para pengguna temporer dunia cyber. Adapun di kota ini kami mengorganisir beberapa aktivitas yang di mana kamu dapat berpartisipasi atau mengenal kami lebih jauh, aktivitas tersebut antara lain: Food Not Bombs, Diskusi reguler, dan Kelas Filsafat Informal (punya ide yang lebih menarik? kontak kami!).
Food Not Bombs: Food Not Bombs, sebagai ajang pengambil-alihan ruang-ruang publik dan aksi langsung politis membagi makanan gratis kepada semua orang (secara terbatas), diadakan setiap sebulan sekali di minggu ke empat. Aktifitas ini bertempat di perempatan gramedia Jln. Jendral Sudirman, tepat di seberang kantor Partai Golkar. Donasi berupa uang dan tenaga, serta apa saja yang mungkin berguna bagi aktivitas FNB Yogyakarta, masih sangat di butuhkan! Diskusi anti-neoliberalisme dan kelas filsafat informal Diskusi anti-neolib diadakan setiap bulan pada minggu kedua. Diskusi ini sudah berlangsung selama 3 kesempatan. Untuk kelas filsafat informal, waktu dan tempat masih tidak konsisten, dan bagi siapa saja yang tertarik untuk ikut dan berpartisipasi, jangan sungkan untuk menghubungi kami. Tanpa banyak basa-basi TanpaHirarki juga tidak ingin membuat kalian duduk dan menyelam berlama-lama di dunia cyber, yang kita semua tahu, adalah sebuah realitas maya yang tidak hidup. Perlu diingat, bahwa guna blog ini hanya untuk memberitahu kalian ide maupun aktivitas yang dilakukan dan berhubungan dengan dunia nyata. Komunikasi maya harus digunakan untuk menjembatani komunikasi yang hidup, saling bertatapan, dan organik. Panjang Umur Interaksi Organik Tanpa Mediasi dan Representasi! Sampai jumpa di dunia nyata! kami adalah tercela... Secara subtansial seluruh nalar, penglihatan, dan kebiasaan merupakan akumulasi dari pengembangan kondisi historikal dari dunia yang telah menciptakannya. Penguasaan terhadap seluruh aspek kehidupan sehari-hari merupakan klaim kontroversial yang menyebabkan pemikiran dan perasaan jauh terasing didunia entah berantah. Ruang hampa Dunia pertunjukan. Tuntutan kondisi historikal yang meramu keberadaan kerahputih untuk berada dalam perangkat manajemen komoditas. Dimana dalam titik tersebut, yang keberadaannya untuk memahami segala strategi dan kebutuhan dunia kapital, formulasi ide-ide yang mengharuskan bahwa keterasingan adalah hidupmu!!! Mengaburkan seluruh keresahan, menginjak leher para kerah biru, dan semakin membanggakan kemunduran diri melalui eksistensi.
maka kami adalah celaan... Yang menjadi konspirasi untuk berbalik arah namun lupa berdandan radikal. Situasi lingkungan sekitar merupakan amunisi dari senjata besar untuk menumbangkan surga pertunjukan. Demi keseharian manusia. Ketika komoditas telah mencapai dan secara total menduduki kehidupan sosial sehari-hari. Dan yang tidak hanya sebagai hubungan komoditas yang terlihat tetapi juga adalah ketika semua orang melihat bahwa dunia setiap orang adalah dunianya. Harapan inilah yang sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dan harus terus-menerus diluapkan agar selalu dipahami. karena itu kami mencela... Tidak ada yang lebih murni dibanding berbagai percobaan, untuk keseharian yang membutuhkan pergolakan !!

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Sundanese Attack Free Blogspot Templates Designed by sYah_ ID RAP for smashing my Life | | Free Wordpress Templates. Cell Numbers Phone Tracking, Lyrics Song Chords © 2010